GORAJUARA - Ruh PPDB 2022 lebih berorientasi pada pemerataan akses pendidikan. Era teknologi menuntut semua warga negara wajib mendapat layanan pendidikan.
Mencerdaskan bangsa adalah amanat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu negara menjamin semua warga negara untuk berpendidikan.
Warga negara yang rentan terhadap akses pendidikan adalah kelompok ekonomi bawah, terkendala goegrafi, kondisi keluarga tidak utuh, dan anak-anak jalanan.
Baca Juga: Membaca Gagasan Gerakan Pilih Guru Sebagai Gerakan Moral
Negara masih memiliki keterbatasn untuk memberikan layanan pendidikan karena keterbatasan jumlah sekolah. Di situlah peran masyarakat bersama-sama menjadi partner pemerintah.
Kehadiran masyarakat dengan mendirikan yayasan pendidikan adalah gotong royong pendidikan yang telah lama terjalin. Peran sekolah swasta sangat membantu mendorong gerakan merdeka belajar.
Sekolah-sekolah swasta tidak sedikit sumbangsihnya membantu tugas negara. Keterlibatan sekolah swasta ada yang beridiri sejak sebelum Indonesia merdeka.
Baca Juga: Refleksi Prgoram Shalat Dhuha 12 Rakaat, Dhuha Menjadi Pengalaman Rasa Para Wanita
Dalam tugas mencerdaskan bangsa kehadiran sekolah-sekolah swasta harus dipandang sebagai strategis. Kita harus memandang sekolah-sekolah swasta sebagai keluarga besar.
Perhatian, pembinaan pengelolaan pendidikan pada sekolah swasta harus terus ditingkatkan. Sekolah-sekolah swasta harus terus dimotivasi, didorong menjadi sekolah berkualitas.
Pemerintah bisa membantu agar sekolah-sekolah swasta bisa tumbuh menjadi lembaga pendidikan dewasa. Yayasan pendidikan berbeda dengan pabrik.
Baca Juga: PPDB Merdeka Belajar, Tidak Ada Lagi Perengkingan Sekolah
Sikap menghakimi harus dialihkan menjadi sikap mangayomi, menuntun, sekolah-sekolah swasta berdaya saing. Bantuan-bantuan sarana prasarana diberikan dengan asas pembinaan dan pemerataan.
Pendataan dan pemetaan sekolah swasta secara akurat harus dilakukan untuk memberikan bantuan-bantuan supaya sekolah-sekolah swasta dapat diandalkan.