GORAJUARA.com - Tanggal 3 September menjadi momen yang selalu diperingati oleh Palang Merah Indonesia.
Waktu itu, Soekarno yang baru saja memproklamirkan kemerdekaan dari cengkraman penjajah langsung mencetuskan ide untuk membentuk organisasi Palang Merah Indonesia lewat Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo pada tanggal 3 September 1945.
Dilansir dari laman resmi Palang Merah Indonesia, sebetulnya inisiasi pembentukan palang merah sendiri sudah berjalan sejak 21 Oktober 1873 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi palang merah dengan nama Het Nederland-Indische Rode Kruis (NIRK) yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (NERKAI).
Baca Juga: Kemenlu RI Terima 500 Ribu Dosis Vaksin AstraZeneca dari Pemerintah Australia
Berselang 59 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1932, timbul semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipelopori oleh dr. RCL Senduk dan Bahder Djohan. Kemudian, proposal pendirian pun diajukan pada kongres NERKAI pada tahun 1940, namun pengajuan itu ditolak. Pada saat penjajahan Jepang, proposal tersebut kembali diajukan namun sayangnya tetap tidak diterima.
Kemudian, pada 3 September 1945 Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan dr. Buntaran Martoatmodjo membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukan kepada dunia internasional soal keberadaan Negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Baca Juga: PTM Kota Bandung Dimulai Pekan Kedua September, Masih Ada 1.692 Sekolah Belum Lolos Verifikasi
Pada 5 September 1945, dr. Buntaran membentuk Panitia Lima yang terdiri dari dr. R. Mochtar, dr. Bahder Johan, dr. Joehana, Dr. Marzuki dan dr. Sitanala, untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah di Indonesia. Tepat pada tanggal 17 September 1945, terbentuk Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI) dengan ketua pertama, Drs. Mohammad Hatta.
Karena dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional, maka Pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI. Pihak NERKAI diwakili oleh dr. B. Van Trich sedangkan dari PMI diwakili oleh dr. Bahder Djohan. PMI terus melakukan pemberian bantuan hingga akhirnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Keppres No. 25 tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan dengan Keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI.
Tugas utama PMI berdasarkan Keppres RIS No. 25 tahun 1950 dan Keppres RI No. 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949.
Baca Juga: Jaga Gerbang Tol dari Warga Pendatang, Kota Bandung Siagakan 467 Personel Gabungan
Baca Juga: 330 Sekolah di Kota Bandung Siap Gelar PTM, Mulai 8 Sepember 2021
Secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Liga) yang sekarang disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.**