“Yang terbaru kita mendapatkan penghargaan pelayanan publik terbaik di Indonesia dari KemenPAN RB. Masih di 2023, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan penghargaan smart government smart society. Sektor pelayanan publik mendapat apresiasi secara nasional,” ujarnya.
Akan tetapi, kata Edwin, dengan hadirnya penghargaan itu bukan berarti Kota Bandung tanpa masalah. Selama bertugas ke lapangan, ia mendapati konstituen yang mengeluhkan kinerja ASN, termasuk di kewilayahan. Yang sering dikeluhkan yakni lambatnya pelayanan, kurang disiplin, juga ada kecenderungan kurangnya responsibility.
“Ini yang mungkin kita ingin terus perbaiki, bagaimana caranya ASN punya kapasitas yang baik, mereka menjadi aparat yang profesional, dedikasi tinggi, sekaligus memiliki integritas, etos kerja sebagai patriot, karena pengabdian masyarakat merupakan bagian dari bela negara di bidangnya,” ujarnya.
Edwin melihat kebutuhan pengembangan ASN yang diharapkan itu ada di program Diklat Tekufnghan Kemhan.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ke depan kita bisa membenuk kerja sama untuk memperbaiki kinerja ASN. Mungkin bisa dimulai dari lingkungan Setwan DPRD Kota Bandung, nanti setelah saya berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kota Bandung lainnya. Saya juga akan dorong BKPSDM Kota Bandung untuk membuka kemungkinan pendidikan ASN di Pusdiklat Tekfunghan,” tutur Edwin.***
