GORAJUARA - Najip Hendra S Parino S.Pd Sekjen IKA UPI menjadi calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Najip telah melalui tahap seleksi dan menunggu hasil tim seleksi.
Dihubungi tim Gorajuara menurut Najip Hendra Komisi Informasi adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hak akses informasi publik.
Fungsi utama menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Komisi Informasi memastikan badan publik memberikan akses informasi terbuka kepada masyarakat sesuai aturan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
Fungsi selanjutnya, menyelesaikan sengketa informasi. Jika ada sengketa antara masyarakat atau pemohon informasi, Komisi Informasi berperan sebagai mediator atau arbitrator.
Hal penting lainnya, Komisi Informasi bertugas menyusun dan menerbitkan regulasi terkait keterbukaan informasi. Mengatur agar informasi publik mudah dipahami masyarakat.
Baca Juga: Guru Wajib Tahu Hal Harus Dihindari Saat Mengajar... Panduan Observasi Kepala Sekolah di PMM...
Komisi Informasi mengembangkan pedoman dan kebijakan mengenai tata cara permintaan informasi, standar layanan informasi, serta klasifikasi informasi yang dikecualikan.
Menurut Najip Hendra fungsi yang tidak kalah penting, Komisi Informasi bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka terkait keterbukaan informasi.
Komisi Informasi juga melakukan pengawasan terhadap badan publik untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban memberikan informasi kepada publik, tegas Najib Hendra.
Baca Juga: Menyikapi Fenomena Kotak Kosong... Sekolah Punya Pekerjaan Rumah...
Dikonfirmasi melalui telepon, Dr. Asep Tapip Yani, M.Pd., Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) mendukung Sekjen IKA UPI bisa berkiprah di Komisi Informasi.
Menurut Dr. Asep Tapip, pemahaman informasi publik pada masyarakat dan lembaga pemerintah perlu terus disosialisasikan, agar tidak salah persepsi dalam implementasinya.***
