GORAJUARA, - Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto, mengumukakan bahwa masih banyak catatan-catatan penting bagi pemerintah; khususnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, yang harus dibenahi untuk membangun Sumut bermartabat.
Hal ini ia sampaikan di sela rapat paripurna peringatan HUT Ke-74 Provinsi Sumatera Utara, di gedung DPRD Sumut, Kamis, 14 April 2022.
“Mari kita bersatupadu, bahu-membahu di hari jadi Sumut yang ke-74 ini dalam rangka mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat,” ucapnya.
Baca Juga: Mendikbudristek Bertemu Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual Universitas Riau
Hendro juga menambahkan bahwa tiga tahun kepemimpinan Gubernur, Edi Rahmayadi, dan Wakil Gubernur, Musa Rajekshah, telah menghadirkan capaian-capaian kinerja ditandai penghargaan pada meritokrasi di Provinsi Sumut.
Namun, memasuki tahun keempat, menurutnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut harus diuji dengan ikhtiar bersama terhadap berbagai hal urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Sebagaimana janji Gubernur/Wakil Gubernur bahwa harus tersedia 24 unit sekolah baru di Sumut dan pembenahan manajemen pendidikan serta budaya bersih,” kata Hendro.
Baca Juga: Lini Belakang Barcelona Jadi Sorotan Usai Disingkirkan Frankfurt: Mingueza Main Apik, Alba Biasa Aja
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut itu juga menyampaikan ada desain beasiswa untuk anak-anak Sumut bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar dalam KUA PPAS tahun anggaran 2023 bisa direncanakan dan dianggarkan.
Demikian halnya untuk para guru, Hendro mendorong agar Pemerintah Sumut hadir untuk para GTT (Guru Tidak Tetap) dan memberikan kepastian hukum terhadap status PPPK.
“Kita tidak ingin dengar lagi ada gaji GTT terlambat dibayar. Ini sangat menyedihkan. Jika para Kabid di Disdik dianggap lambat dan kurang etos kerjanya, Gubernur patut mengevaluasi,” tegasnya.
Baca Juga: Fix! Film Horor Pengabdi Setan 2 Comminion Tayang Pada Tanggal Berikut
Dalam hal ketahanan pangan, Hendro mendorong Pemprovsu untuk melakukan operasi pasar.
