Anggota Komisi IV Aswan Asep Wawan berharap, layanan rumah sakit juga bisa ditingkatkan. Dengan begitu masyarakat bisa makin mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan.
Aparat kewilayahan juga diimbau untuk mempercepat layanan kependudukan warga. Sebab, layanan kependudukan menjadi penentu akses warga ke berbagai pelayanan yang disediakan pemerintah.
“Untuk kewilayahan mohon untuk updating data. Saya kemarin bertemu warga di Ujungberung yang sudah lama tinggal di di Kota Bandung tetapi KTP-nya masih tercantum Garut. Ketika dia sakit menelepon ke saya meminta bantuan supaya KTP-nya bisa segera di-update,” tuturnya.
Anggota Komisi IV Elton Agus Marjan juga menerima aspirasi warga yang tidak lagi menerima UHC karena peralihan status desil. Padahal warga tersebut masih membutuhkan cakupan layanan kesehatan melalui PBI JK.
Ia berharap pertemuan ini bisa menjadi solusi terbaik sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang terkesampingkan.
Anggota Komisi IV drg. Susi Sulastri meminta pemutakhiran data dilakukan secara teliti., khususnya bagi kalangan rentan dan lansia. Permasalahan ini menjadi fokus bersama untuk dipecahkan.
“Tetapi di luar itu semua saya apresiasi selama ini alhamdulillah masyarakat-masyarakat yang kelompok rentan yang masih belum bisa mandiri secara akses pelayanan kesehatan alhamdulillah selama ini masih bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.
Anggota Komisi IV Deni Nursani meminta rumah sakit sigap membantu warga di saat membutuhkan layanan perawatan. Beberapa kali ia mendapat laporan warga yang kesulitan mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit.***
