Persoalan ini secara spesifik menurut pernyataan Wiliam Aditya Sarana, karena kalau kita bandingkan dengan konsep e-budgeting yang dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi dan pak Basuki semasa pemerintahan mereka, agar masyarakat DKI Jakarta bisa melihat proses anggaran secara terbuka baik tahapnya rancangan ataupun jadi disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Namun pada hari ini Ia menilai bahwasanya masyarakat DKI Jakarta tidak bisa melihat proses penganggaran ketika tahapan perencanaan.
Adapun yang diperlihatkan nanti juga hanya sifatnya bonggol-bonggol anggaran yang sifatnya general, ungkapnya.
Ia membandingkan pada pemerintahan sebelumnya komponen anggaran satuan ketiga itu sudah bisa dilihat, namun pada hari ini sulit untuk melihat satuan terkecil dari anggaran itu, Saya kira ini suatu hal yang harusnya bisa dijaga oleh Pak Anies bahkan ditingkatkan lagi namun sayangnya berkaitan dengan transparansi anggaran ini terjadi kemunduran.***
