"Disnaker melakukan kegiatan padat karya untuk banyak menyerap tenaga kerja. Berapa nilai upah yang diberikan. DSDABM untuk pengerukan sungai, untuk masyarakat rentan seperti warga DTKS. Kegiatan padat karya agar mereka mendapat upah," kata dia.
Ia juga meminta jajaran Dinas Sosial untuk senantiasa mengawasi dan berkoordinasi untuk mengawal berbagai bantuan terutama dari pemerintah pusat.
"Dinsos harus bersinergi mengawal prosesnya, termasuk jumlah sasaran jangan keluar data yang sudah ditetapkan," katanya.
Program yang disiapkan Pemkot Bandung juga akan mengakomodir keluarga penerima manfaat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
"Koordinasi kami dengan seluruh stakeholder dilakukan seluruh OPD dan kewilayahan untuk menampung aspirasi masyarakat bergerak bersama. Apa yang kita laksanakan secepatnya dan tepat sasaran," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan mengapresiasi langkah Pemkot dalam upaya mengantisipasi dampak kenaikan BBM.
"Kami terima kasih pasar murah sudah ada, oeprasi pasar harus digenjot dan dilakukan, ini untuk menghidupkan daya beli dan menjaga ekonomi terus berjalan," katanya.
"Kalau APBD dimungkinkan ada padat karya, harus segera didorong dan diprogramkan agar terjaga daya beli masyarakat. Mengurangi beban masyarakat," imbuhnya.***
