PP-SS Desak PDIP Copot Arteria Dahlan dari DPR RI

photo author
- Rabu, 19 Januari 2022 | 22:31 WIB
Anggota DPR Ri, Arteria Dahlan.*** (Foto: Gorajuara/Kabar Priangan)
Anggota DPR Ri, Arteria Dahlan.*** (Foto: Gorajuara/Kabar Priangan)

GORAJUARA - Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS), mendesak agar DPP PDIP segera menarik Arteria Dahlan dari keanggotaannya di DPR RI.

PP-SS bahkan berencana mengunjungi kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan Gedung DPR.

"Kami rencananya akan datang untuk menyampaikan aspirasi ke DPP PDIP dan ke Mahkamah Kehormatan DPR. Rencananya minggu depan," tutur Ketua PP-SS, Cecep Burdansyah saat deklarasi di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jln. Garut, Kota Bandung, Rabu, 19 Januari 2022.

Dalam deklarasi tersebut, PP-SS menyatakan tiga tuntutan yang mendesak dilakukan, terutama oleh DPP PDIP terkait Arteria Dahlan.

Baca Juga: Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, Said Didu: Saya Perkirakan Bakal Mangkrak

Pertama, DPP PDIP diminta segera menarik Arteria Dahlan dari keanggotaannya di DPR RI alias di-PAW atau Pergantian Antar Waktu.

Cecep mengatakan, hal itu harus dilakukan PDIP jika tak ingin namanya di Jawa Barat tercoreng karena pernyataan Arteria Dahlan.

"Kalau PDIP memikirkan masa depannya, memikirkan partainya terutama di Jabar, di tatar Sunda, dia harus mencopot Arteria Dahlan," ungkap Cecep.

PP-SS juga akan meminta kepada DPR untuk memeriksa Arteria, terkait pernyataan bernuansa SARA yang disampaikan dalam forum resmi kenegaraan.

PP-SS bersama bidang hukum akan mengkaji ucapan Arteria, yang menyebut ada Kajati menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat kerja.

Baca Juga: Kunjungi Forum PKBM, TBM, Mentor dan Penggerak Literasi, Ini yang Dikatakan Kadisdik Kabupaten Sumedang

"Akan mengkaji dari bidang hukum apakah misalnya pernyataan Arteria itu fitnah, tidak ada Kajati yang ngomong bahasa Sunda itu menimbulkan keonaran di masyarakat dan bisa dikenakan (UU ITE) pasal 14 dan 15," tegasnya.

Jika benar ditemukan, pihaknya bakal melapor kepada Polda Metro Jaya.

"Jangan elite politik terus yang memberikan edukasi ke masyarakat, tetapi masyarakat juga harus memberi edukasi kepada mereka. Enggak ada di alam demokrasi, elite politik merasa lebih pintar," tuturnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Abu Rahma

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini