GORAJUARA - Pemerintah bersama pelaku industri serta lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif untuk memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut dikemukakan dalam forum 'Inabanks Investment and Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026' yang digelar di Jakarta pada Rabu, 12 November 2025.
Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, hingga sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.
Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029.
Hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan.
Adapun komposisi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.
Diterangkan oleh Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional.
"Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional," ujar Ricky.
Sementara untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.
Sementara implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.
"Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan," kata Ricky.
