Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam.
"Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan," ujar Ricky.
Kementerian PKP fokus pada hunian layak dan inklusif
Untuk aspek perumahan, Buhari Sirait selaku Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah hingga tahun 2029.
Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan serta mendukung agenda nasional untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurut Buhair, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau," ujar Buhair.
BSI dorong ekosistem pembiayaan syariah berbasis griya
Selanjutnya, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), mengatakan bila perbankan syariah berperan sebagai katalis yang mendukung sektor properti dan ekonomi umat.
"Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah," ujarnya.
Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 8,51% (YoY).
Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI masuk dalam tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.
Baca Juga: Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa RCTI Malam, Warganet Sebut Hasbi Kelewatan, Masak Bareng Jadi Tenang...
