Arief mengungkapkan, terdapat beberapa titik rawan korupsi, mulai dari perizinan, pendapatan daerah hingga rotasi mutasi.
"Banyak sekali celah yang bisa di korupsi, maka kita harus menjaga itu untuk tidak terjerat. Beberapa di antaranya, pengelolaan dan pendapatan daerah, proses penegakan hukum, pengesahan regulasi, perizinan dan pelayanan publik, rekruitmen, rotasi mutasi pegawai dan sebagainya," beber Arief.
Sedangkan Inspektur Pembantu Khusus, Riki Fachdiar mengungkapkan, maksud dan tujuan rapat koordinasi program tahun 2024 serta pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi tahun 2023 di Kota Bandung. Di antaranya, mengevaluasi kinerja atas program MCP (Monitoring Center For Prevention) tahun 2023.
"Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun dan percepatan tindak lanjut survei penilaian integritas tahun 2023," ungkapnya.***
