GORAJUARA – Etnis Rohingya sungguh mengenaskan, nasib buruk yang menimpanya tidak mendapat simpati.
Bukanlah berita baru terkait dengan Rohingya yang mengalami nasib buruk di negerinya sendiri, akibat pembataian.
Ketika negara Burma merdeka dari Inggris, mayoritas di negara bagian Rakhine telah dianggap sebagai warga negara berdasarkan Konstitusi 1948.
Namun, Konstitusi 1973 yang baru di bawah kedikatatoran militer Jendral Ne Win, Rohingnya mulai kehilangan hak kewarganegaraan.
Disusul dengan adanya UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang menolak akses warga Rohingya terhadap pendidikan, pekerjaan, perkawinan, reproduksi, dan kebebasan bergerak.
Pada intinya negara Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya, selain dari pada 135 kelompok etnis yang ada.
Akibatnya tingkat kekerasan mulai meningkat dalam serangkaian kerusuhan yang berbau etnis, bahkan hal itu dilakukan pemerintah.
Sehingga pada tahun 1977 akibat dari penganiayaan tadi menyebabkan 200.000 orang mengungsi ke Bangladesh.
Terjadi lagi pengungsian ke tempat yang sama pada tahun 2001 dengan jumlah 260.000 orang, hal itu terjadi karena menghindari tindak kekerasaan.
Tanah mereka disita, kerja paksa, pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan masal yang dilakukan militer Myanmar.
Tidak hanya itu, pada 2013 serangan pun berlanjut ke desa-desa muslim, sehingga menyebabkan 140.000 warga Rohingya harus mengungsi.
Genosida besar-besaran terjadi ketika Aung San Suu Kyi berkuasa setelah menang telak dalam pemilihan umum.
