GORAJUARA, - Dalam sebuah pembahasan singkat mengenai wacana kenaikkan harga BBM, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sebenarnya selama ini pemerintah sudah menganggarkan kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp 502,4 Triliun.
Namun, Tito Karnavian bahwa 80 persen subsidi tersebut nyatanya salah sasaran, inilah yang menurutnya juga harus dibahas selain wacana kenaikkan harga BBM.
Sebelumnya, pemerintah dikabarkan masih meninjau dan mengkaji perihal kenaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar.
“Kata Bu Menkeu subsidi ini hanya dinikmati masyarakat tidak mampu 20 persen, yang 80 persen ini dinikmati yang sebetulnya bisa membayar BBM non bersubsidi,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Agustus 2022.
Tito Karnavian menilai mekanisme BBM bersubsidi yang sekarang perlu diperbaiki.
Sehingga Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut mengawasi agar BBM tidak bocor kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi.
“Tapi di daerah tolong juga diawasi dan diatur supaya BBM bersubsidi ini. Jangan bocor ke masyarakat atau pengusaha besar yang mereka sebenarnya harus gunakan BBM tanpa subsidi,” tuturnya.
Tito Karnavian juga meminta Pemerintah Daerah untuk bersikap tegas kepada para pengusaha nakal yang menggunakan BBM bersubsidi.
Tito Karnavian memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk memberikan peringatan hingga mencabut izin usaha pengusaha tersebut, bahkan memejarakan mereka.
“Tolonglah jangan ada konspirasi dengan mereka yang kelas atas, pengusaha industri pertambangan yang seharusnya tidak boleh beli BBM bersubsidi,” tegas Tito Karnavian.
Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung juga punya pendapat tersendiri menyikapi wacana kenaikkan harga BBM dan ucapan Tito Karnavian.
