GORAJUARA - Pemerintah terlalu memaksakan diri untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur.
Sementara persoalan esensial kenegaraan yang menyangkut kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyat belum beres.
Baca Juga: Hujan Angin di Bogor, Billboard Raksasa Tumbang Timpa Puluhan Motor
Dilansir dari berbagai sumber, Senin 24 Januari 2022, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin menyebutkan, pemerintah dalam hal ini belum mampu membayar utang ke Bulog dan ke PT Pupuk Indonesia.
“Pemerintah ini mikir yang besar-besar, tapi persoalan kecil belum bisa diatasi," kata Akmal.
Baca Juga: Operasikan Jalan Tol Cisumdawu, Ridwan Kamil Langsung Usulkan Ganti Nama Jadi Jalan Tol Ali Sadikin
Baca Juga: Lontar Kalimat Kalimantan Tempat 'Jin Buang Anak', YouTuber Edy Mulyadi Berurusan dengan Kepolisian
Pemerintah, tambah Akmal, belum mampu bayar hutang ke Bulog dan kepada PT Pupuk Indonesia sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang.
“Utang Bulog kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) makin menumpuk," ujarnya.
Baca Juga: Fenomena Ekuiluks Bakal Terjadi Indonesia, Namun Tidak Membahayakan pada Kehidupan Manusia
Baca Juga: Mantan Atlet Voli Putri, Aprilio Manganang, Pamer Kebahagiaan Persunting Wanita Pujaan Hatinya
"Sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu, dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya,” lanjut Akmal.
Diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI ini, utang pemerintah kepada Bulog sampai saat ini sebesar Rp 4,5 triliun.
