GORAJUARA - Dalam grup Wa seorang Kepsek berkomentar, "Mbak yu saya dan suaminya sebulan bisa nabung 20 jt-25jt setelah jadi KS SMP dan SMA di Jakarta, Kepsek di daerah ada yang nombok."
"Begitu tahu tunjangan adeknya jadi KS di Jember sebesar 125.000/bulan langsung adeknya dibelikan laptop supaya terhibur," di selipi emotion tertawa lebar.
Kepala sekolah lain memberikan infiormasi, "TPP untuk kepsek di riau 2.500 jjuta untuk guru TPP 2.000 juta". Lalu kepala sekolah dari daerah lain ikut melengkapi, "TKD Sumbar nol".
Baca Juga: Kemendikdasmen Sosialisasikan Tujuh Kebiasaan Baik... Semenstinya Sembilan Kebiasaan Baik...
Tak kalah kepala sekolah dari daerah lain ikut memberikan informasi, "Jambi utk tk, sd, smp NIHIL". Diskusi-diskusi ringan di Grup WA kepala sekolah bisa jadi data lapangan memotret pendidikan di berbagai daerah.
Melihat perbedaan kebijakan di setiap daerah, menurut Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI, kondisi pendidikan Indonesia sangat butuh perhatian serius dari pemerintah.
Jika ingin Indonesia jadi negara maju, pengelolaan pendidikan belum bisa diberikan kepada daerah-daerah dengan kapasitas keuangan dan sumberdaya pengelola belum aman.
Baca Juga: Kemiskinan di Amerika Serikat Meningkat.... Biaya Hidup Semakin Tinggi...
Kepala seklah adalah motor penggerak pembelajaran di satuan pendidikan. Berdasarkan informasi dari kepala sekolah berbagai daerah, "tak jarang KS nombok untuk keberlangsungan KBM".
Tujuan pendidikan mencerdaskan anak bangsa sama. Jika ada tunjangan yang sama antara KS satu dengan yang lainnya tentu ini akan berdampak positif.
"Semua bisa saling berlomba lomba meningkatkan mutu pendidikan sehingga pada akhirnya semua sekolah akan unjuk keunggulan", ungkap seorang kepala sekolah.
Baca Juga: Buntut Kepala Sekolah Selalu Jadi Objek Penderita... Beberapa Kepala Sekolah Minta BOS Di Hapus...
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman suku, budaya, agama, dan ekonomi, perlu kajian menyeluruh terpusat demi layanan pendidikan berkualitas untuk semua.
"Sudah saatnya pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, telah terjadi perbedaan kualitas pendidikan dan merugikan negara", ungkap Dr. Toto.***