GORAJUARA - Tidak terima kepala sekolah selalu disudutkan dalam diskusi di komunitas, seorang kepala sekolah menulis agar BOS dihapus saja. Kepala sekolah jangan dibebani kelola uang.
Pengamat sekaligus praktisi pendidikan, Profesor Ahmad Baidhowi dalam tayangan YouTube Unpacking Indonesia bersama Zulfan Lindan, mengatakan, “Kalau saya sih, stop tuh dana BOS”.
Kepala sekolah harus fokus menjadi manajer pengelola pembelajaran. Kepala sekolah jangan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan, kepala sekolah hanya pelaksana kegiatan saja.
Baca Juga: Tunjangan Kepala Sekolah di Jakarta Tersenyum... Tunjangan Kepala Sekolah di Daerah Menangis...
Selama ini kepala sekolah selalu direpotkan dengan pengelolaan keuangan dan menjadi objek penderita dilaporkan orang tidak dikenal, hingga jadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum.
Kepala sekolah harus dibebaskan dari beban pengelolaan keuangan dan dikembalikan pada profesi yang sebenarnya yaitu sebagai pendidik, penjaga layanan pendidikan supaya berkualitas.
Kepala Sekolah di berbagai daerah di Indonesia merasa terbebani secara mental dengan kondisi saat ini. Keterbukaan informasi publik disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan pemerasan.
Baca Juga: Apa Yang Dilakukan Orang Tua Jika Anak SD Mau Ketemu Hantu... Kisah Orang Jepang Yang Takut Hantu...
Secara psikologis kondisi kepala sekolah di beberapa daerah mengaku merasa stres dengan tanggung jawab keuangan yang harus dikelolanya.
Pemerintah harus punya langkah antisifatif agar beban pengelolaan keuangan tidak semua bertumpu di kepala sekolah. Pemerintah bisa mengangkat sekelas manajer keuangan di sekolah.
Alternatif lain, pemerintah membuat aplikasi pengelolaan keuangan bebasis artifisial intelegen, sehingga aplikasi ini dapat membantu pengelolaan keuangan menjadi mudah dan sederhana.
Baca Juga: SMK SBI Cianjur Latih Keterampilan Berpikir... Melalui Proyek Hidroponik Berkelanjutan...
Kepala sekolah bersama wakasek hanya bertugas merancang program dan mengajukan ke sebuah aplikasi berbasis AI, setelah diverifikasi dan disepakati kegiatan bisa dilaksanakan sesuai ajuan.
Atas keluhan-keluhan kepala sekolah dari berbagai daerah, AKSI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi pengelolaan keuangan yang tidak bertumpu dan membebani kepala sekolah.***
