Mulai Uji Coba, Ternyata Ini Alasan Pemerintah Arahkan Masyarakat Konversikan Kompor Gas ke Kompor Listrik

photo author
- Senin, 26 September 2022 | 20:03 WIB
Alasan Pemerintah ngotot konversikan kompor gas ke kompor listrik (Gorajuara/dok: Pixabay/congerdesign)
Alasan Pemerintah ngotot konversikan kompor gas ke kompor listrik (Gorajuara/dok: Pixabay/congerdesign)

GORAJUARA – Belum selesai dengan kenaikan harga BBM, baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan program baru dari pemerintah; konversi kompor gas ke kompor listrik (kompor induksi).

Mulan Jameela, artis ibukota sekaligus anggota DPR RI bahkan sempat panen pujian lantaran ungkap keberatannya yang seolah menyuarakan isi hati rakyat miskin.

Meski tuai polemik, program konversi kompor gas ke kompor listrik ternyata telah mulai diuji coba di beberapa provinsi.

Baca Juga: Cara Mengaktifkan Fitur Rahasia WhatsApp, Mulai dari Hemat Kuota hingga Cek Kontak yang Sering Komunikasi

Sejak Maret 2022, sejumlah 2000 paket kompor listrik telah disiapkan untuk uji coba program konversi kompor gas ke kompor listrik yang dilakukan di Jawa Tengah dan Bali.

Selama masa uji coba, warga mengakui penggunaan kompor listrik dinilai lebih aman, praktis, dan hemat biaya.

Namun besaran daya yang dibutuhkan untuk menyalakan kompor listrik belum bisa membuat masyarakat berpaling dari kompor gas.

Baca Juga: Jago Basket Sampai Buat Denny Sumargo Kewalahan, Ternyata Alasan Arya Saloka Suka Basket Karena Wanita, Siapa?

Alasannya karena daya listrik rumah warga masih minim, yaitu 450 watt sehingga harus menaikkan daya jika ingin lebih leluasa menggunakan kompor listrik.

Lalu mengapa pemerintah kekeh terapkan program konversi kompor gas ke kompor listrik?

Hal ini disebabkan oleh kelebihan pasokan (oversupply) listrik yang mencapai sekitar 6,8 gigawatt pada tahun ini.

Tidak hanya itu, kelebihan pasokan bahkan bisa mencapai 41 gigawatt di tahun 2030.

Baca Juga: Makna Prosesi Tedak Siten yang Dilakukan Ameena, Anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Dengan beban sekitar 3 triliun rupiah setiap 1 gigawatt yang harus dibayar dengan skema take or pay kepada swasta, maka penambahan penggunaan listrik oleh masyarakat adalah solusi yang dipilih pemerintah untuk mengurangi beban.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ahmad Fauzi Jaelani

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini