“Kita jalan mundur sebagai pesan bahwa demokrasi kita mundur ke belakang. Kebijakan ugal-ugalan, akhirnya rakyat sengsara,” ucap salah seorang orator dari atas mobil pengeras seperti dikutip Gorajuara dari kammi.id, Selasa, 12 April 2022.
Ammar Multazim, Kabid Kebijakan Publik PP KAMMI, mengungkapkan aksi ditujukan kepada DPR untuk memastikan tidak adanya penundaan pemilu sesuai pernyataan Presiden.
Ia pun mengingatkan MPR menutup celah amandemen UUD 1945.
“Hari ini kami kembali turun ke jalan menyuarakan langsung di hadapan para wakil rakyat. Agar DPR RI serta KPU juga nantinya untuk dapat memastikan tidak adanya penundaan pemilu 2024 sesuai dengan Pernyataan Presiden. Begitu pun dengan MPR jangan sampai ada celah pembahasan untuk mengamandemen UUD 1945. Bangsa harus tunduk pada konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga: Tradisi Mudik Lebaran, Ternyata Sudah Ada Sejak....
Massa aksi juga menolak kenaikan BBM pertamax, kenaikan harga bahan pokok, PPN 11%, hingga perpindahan IKN (Ibu Kota Negara).
Hal ini disampaikan langsung oleh ketua umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva’i, di akhir orasinya.
“Mencermati berbagai permasalahan bangsa hari ini. Maka PP KAMMI menuntut: pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menolak kenaikan harga bahan pokok. Ketiga, menolak kenaikan PPN 11%, keempat, menolak perpindahan IKN sampai Indonesia pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi. Kelima, mendesak DPR dan KPU untuk memastikan tidak ada penundaan pemilu sesuai dengan pernyataan Presiden. Dan keenam, mendesak MPR untuk tidak mengamandemen UUD 1945 jika ada potensi perubahan periode masa jabatan presiden,” kata Zaky.
Baca Juga: Bulan Suci Ramadhan di Jalur Gaza, Korban Jiwa Bertambah Lagi
Dengan demikian, secara terbuka melalui aksi KAMMI hari ini sekaligus menjawab beberapa tudingan jika gerakan KAMMI sudah dilemahkan dari kedatangan di Istana Negara beberapa hari yang lalu.
KAMMI masih berjuang bersama rakyat, untuk demokrasi yang lebih baik, dan kesejahteraan lebih lekas tercapai. ***
