GORAJUARA - Guna menghimpun aspirasi terkait peningkatan pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung bersama puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kota Bandung berdiskusi bersama dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa, 15 Maret 2022.
Berbagai sektor pemerintahan dari unsur vertikal hingga grass root hadir memberikan aspirasinya. FKP ini mendapat tanggapan positif dari Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.
"Kita sudah dua kali berturut-turut mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dengan nilai sangat baik untuk pelayanan prima di Disdukcapil," ujar Yana.
Dalam kesempatan ini, Yana juga menyampaikan, peningkatan pelayanan kependudukan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Baca Juga: Nikita Mirzani vs Crazy Rich Malang: Terjawab sudah kebohongan sebenarnya
"Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, benar, cepat, murah dan berkeadilan," harapnya.
Apalagi di tengah pandemi ini, Yana menilai, di satu sisi membawa kesulitan, tapi disisi lain bisa membawa berkah.
"Karena di masa pandemi, teman-teman hampir di semua dinas itu berinovasi. Sehingga bisa memberikan pelayanan pada masyarakat dengan mengurangi interaksi langsung dari yang membutuhkan layanan dengan pemberi layanan, tapi tetap maksimal," ungkapnya.
Yana menegaskan, FKP ini harus menjadi ajang diskusi yang sehat. Saling bertukar pikiran dan membuka diri menerima masukan.
Baca Juga: Brand Lokal Kecantikan Meminta Maaf, Usai Heboh Paris Fashion Week: I'm sorry
"Kita jangan jadi katak dalam tempurung, merasa paling benar. Dalam hal ini Disdukcapil harus membuka dirinya untuk bisa menerima masukan demi meningkatkan pelayanan Kota Bandung kepada masyarakat," ucap Yana.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar. Tatang mengaku, melalui FKP ini, ia mendapatkan banyak masukan tentang pelayanan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Di FKP ini kami mendapatkan kesamaan persepsi dalam mencari solusi atas kendala yang kami temukan di lapangan. Salah satunya seperti pemanfaatan dokumen administrasi kependudukan," tutur Tatang.
Baca Juga: Bukti Baru, Polisi Periksa Lagi Rekaman CCTV Sebelum Tangmo Nida Jatuh ke Sungai
