GORAJUARA - Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menuturkan pembangunan itu pada hakekatnya ada di desa. Pembangunan itu berawal dari desa, hal ini Bupati Bandung alami saat ia menjadi Kepala Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
"Saya alami saat jadi Kepala Desa. Kepala Desa itu ujung tombak dan ujung tombok," kata Dadang Supriatna dalam keterangannya, baru-baru ini.
Sebenarnya, imbuh Bupati Bandung, pelayanan yang berdekatan dengan masyarakat itu, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa.
Baca Juga: Polresta Bandung Amankan Tersangka IR, Pelaku Penipuan Minyak Goreng Fiktif
Baca Juga: Edwin Senjaya Dukung Kegiatan Komunitas Love Bird Indonesia Bandung Raya
"Nah, kalau kita tidak memperhatikan keberlangsungan semua aparat itu, mulai RT, RW, Dusun, dan Kepala Desa, bagaimana pembangunan ini bisa berjalan mulus dan lancar," ungkapnya.
Sehingga wajar, orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini sempat menyatakan sebelumnya pada saat kampanye Pilkada 2020 lalu akan menaikan insentif RT, RW, dan Linmas. "Karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai perwakilan saya untuk melayani masyarakat," ujar Kang DS, Bupati Dadang Supriatna biasa dipanggil.
Contoh kejadian, kata dia, jika ada yang hendak melahirkan, yang terdekat adalah Ketua RT. "Contoh ada yang sakit, minimal yang terdekat RT atau RW. Kesananya Kepala Desa, yang selalu disibukkan dengan persoalan-persoalan sosial yang sangat luar biasa dan itu sebagai tanggungjawab saya sebagai Bupati," tutur Kang DS.
Baca Juga: Bapemperda Berikan Catatan Terkait Empat Raperda yang Diajukan Pemkot Bandung
Baca Juga: Kasus Penipuan Quotex, Polisi Akan Periksa Istri Doni Salmanan
"Kalau seandainya mereka tidak diperhatikan insentifnya, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau seandainya perangkatnya tidak diperhatikan," imbuhnya.
Sehingga dengan adanya program penambahan atau menaikan insentif, kata Kang DS, kalau dibandingkan dengan Jakarta sudah tidak sebanding. Di Jakarta, insentif Ketua RT sudah Rp 2 juta, sedangkan Ketua RW sebesar Rp 4 juta.***
