Dedy Permadi menjelaskan jika saja tidak ada system pendaftaran di Indonesia, PSE tidak akan beroperasi tanpa pengawasan.
Dan apabila telah terjadi pelanggaran hukum Indonesia, maka akan sulit untuk berkoordinasi dengan PSE.
“Bayangkan jika Indonesia tidak memiliki system pendaftaran, seluruh PSE beroperasi tanpa adanya pengawasan, koordinasi, dan pencatatan, dampaknya jika tidak terjadi pelanggaran hukum di wilayah hukum Indonesia, kita akan kesulitan koordinasi dengan PSE,” tutur Dedy.***