GORAJUARA - BMPS Kota Bandung memaparkan hasil Evaluasi PPDB bersama Dinas Pendidikan dan mengajak untuk mengawal PPDB tahun 2023 ini ke arah lebih baik.
Demikian saat Komisi D DPRD Kota Bandung menerima aspirasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung (BMPS Kota Bandung) terkait Regulasi PPDB di Kota Bandung, yang digelar di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, Jumat 9 Juni 2023.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi sekolah swasta di Kota Bandung. Di antaranya banyak sekolah SBI negeri terlalu dekat dengan swasta sehingga terdampak pada penerimaan jumlah siswa dibanding negeri.
Baca Juga: DPRD Tegaskan Pemkot Bandung Harus Bewarakan Darurat Sampah Hingga 2025
Selain itu dengan adanya kekurangan siswa di sekolah swasta berdampak pada pendapatan dan pengeluaran yang anjlok. Padahal pengeluaran untuk guru dan bangunan akan tetap sama, meskipun siswanya sedikit.
Selain itu masih banyaknya keluhan dari guru guru masih belum menerima HPM (Honorarium Peningkatan Mutu) dan berharap cepat diterima. Dan juga terkait pemetaan bantuan RMP bagi sekolah swasta yang belum merata.
BMPS adalah lembaga pendidikan swasta di Kota Bandung, beberapa tahun ini terkait PPDB masih menjadi hal yang menakutkan terkait kondisi siswa nya.
Baca Juga: Iwan Hermawan Anggota DPRD: Literasi Koperasi Perlu Ditingkatkan Untuk Kesejateraan
Ketika Perwal tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, banyak siswa yang sudah diterima di sekolah swasta bisa pindah ke sekolah negeri, juga masih banyak ditermukan gelombang diskresi, jika sudah tutup penerimaan masih banyak yang dibuka lagi di negeri.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan, masih banyaknya pola pikir masyarakat terkait perbedaan kualitas pendidikan antara swasta dan negeri. Menurut dia perlu dilakukan solusi atas pola pikir ini.
“Masih banyak mindset di masyarakat bahwa masih banyak opini perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Masih banyak yang menganggap sekolah negeri dianggap lebih baik dibanding swasta, ini adalah tugas kita untuk bisa menjawab masalah ini dan memperbaikinya,” kata Heri.
Baca Juga: Komisi D Apresiasi Rencana Porprov 2026 Digelar di Bandung Raya
Selain itu, Anggota Komisi D, Salmiah Rambe mengatakan, selain permasalahan di atas, masih banyaknya siswa yang belum bisa terbantu menebus ijazahnya di sekolah-sekolah di Kota Bandung.
