GORAJUARA - Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik pungutan liar (pungli) melalui berbagai upaya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan mendukung kehadiran Unit Satgas Saber Pungli yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak praktik pungli di Kota Bandung.
Pada Rabu, 7 Agustus 2024, Pemerintah Kota Bandung mengadakan Forum Group Discussion (FGD) di Atlantic City Hotel yang dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, beserta rekan-rekan dari kepolisian yang menjadi peserta utama.
Baca Juga: Membela Palestina... Menarasikan Kemerdekaan Palestina...
Acara ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kepolisian dalam upaya memberantas pungutan liar, terutama dalam momen-momen penting seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dharmawan menekankan pentingnya kerja sama ini, terutama karena praktik pungli kerap terjadi di berbagai sektor pelayanan publik.
Menurutnya, keberadaan Satgas Saber Pungli di Kota Bandung adalah salah satu langkah strategis dalam mengawasi dan menindak praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kegiatan ini adalah salah satu upaya kita untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberantas pungli, terutama di momen-momen penting seperti PPDB,” ujar Dharmawan.
Lebih lanjut, Dharmawan menyatakan bahwa aparat pemerintah, sebagai pelayan publik, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus bebas dari pungli. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan,” tambahnya.
Dalam upaya ini, Pemkot Bandung bersama dengan Satgas Saber Pungli telah menunjukkan keseriusannya.
Hingga Juli 2024, tercatat sudah ada sekitar 1.000 kegiatan dan 70 penindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli di Kota Bandung.
Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga marwah dan martabatnya dari tindakan yang merugikan, baik pemerintah maupun masyarakat.
