JAKARTA, GORAJUARA - Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Saiful Anam menilai aksi MensosTri Rismaharini (Risma) telah salah mengambil referensi dalam mencari simpati publik.
“Saya kira bukan zamannya marah-marah ya, karena sekarang semestinya menjadi eranya para cendikiawan untuk memimpin bangsa, apalagi selevel menteri,” ujar Saiful kepada wartawan, Minggu, 3 Oktober 2021.
Penilaian itu, dikemukakan terkait aksi Mensos itu saat marah-marah kepada seorang petugas pendamping Bansos ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo, belum lama ini.
Baca Juga: Rolling Stones Disambut Ribuan Penggemar, Saat Buka Rangkaian Tournya
Menurutnya, Risma saat ini menjabat sebagai pejabat publik, yakni seorang menteri. Memakai gaya keras dengan cara mara-marah seperti era Gubernur Ahok sudah tak cocok lagi.
Melihat itu, Saiful Anam bahkan berani mendorong Risma agar meniru gaya
kepemimpinan Gubernur DKI Anis Baswedan yang tenang, namun banyak menarik simpati Publik.
“Kalau terus marah-marah di depan publik, rakyat makin tambah antipati terhadap Risma,” tandasnya.
Baca Juga: Maia Estianty Sempat Khawatir Saat Liburan di Amerika Serikat
Sebelumnya, beredar video singkat memperlihatkan aksi Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos).
Risma terlihat mengacungkan seperti menodongkan pena pada dada seorang pendamping bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi.
Dalam video itu, Risma menyebutkankan, dirinya tidak pernah mencoret data penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia justru memperbarui dan menambah data tersebut secara berkala.
Baca Juga: Rumah Tangga Zaskia Gotik, Ternyata Tak Seindah Goyangannya di Panggung Hiburan
"Data-data itu yang sering kamu fitnah! Itu saya yang kena. DTKS dicoret, saya tidak pernahnyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?" cetusnya.
Sementara Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie menilai, sikap Menteri Sosial ini tidak patut dilakukan. Selain seorang ibu, Risma berpangkat menteri telah memberi contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap.
