BALEENDAH, GORAJUARA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat DR. H. Dede Yusuf Macan Effendi menilai sektor pariwisata adalah yang paling terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, Pariwisatalah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah juga paling sedikit dibandingkan pelaku UMKM yang cukup banyak.
"Para pelaku usaha hotel, restoran paling sedikit sekali (mendapatkan bantuan)," kata Dede Yusuf kepada wartawan pada pelaksanaan gebyar vaksinasi dua dekade Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat di Obyek Wisata Kampung Batu Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Selasa 7 September 2021.
Baca Juga: Komisi IV: Apartemen Transit Pemprov Jabar Solusi Tempat Tinggal Masyarakat Bawah
Pada saat pembahasan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kata Dede Yusuf, yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ia sempat meminta mengalokasikan anggaran untuk membantu para pelaku pariwisata.
"Karena kita paham sekali, banyak anggaran-anggaran infrastruktur pariwisata yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kalau ini bisa diarahkan, menjadi bantuan kepada para pelaku pariwisata. Tapi itu dilarang karena dianggap itu urusan Kementerian Sosial. Maka kita tak bisa mengalokasikan," katanya.
Kemudian, kata Dede Yusuf, saat ini anggaran pariwisata terpotong lagi dan hampir antara Rp 1,2 triliun sampai Rp 1,7 triliun, namun angka pastinya lupa lagi berapa.
Baca Juga: Asnawi Mangkualam Beberkan Perjalanan untuk Merumput di Liga Korea
Sehingga sangat sulit bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, mau bagaimana.
"Kami mendesak agar fokuskan membangkitkan pariwisata kembali melalui desa wisata atau wisata desa. Agar tidak terjadi pergerakan manusia yang tidak terlalu jauh, tentunya dengan prokes yang ketat," katanya.
Untuk itu, kata dia, desa wisata harus mendapatkan bantuan, daripada membantu destinasi yang superprioritas yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Baca Juga: Panti Lansia Perlu Perhatian Khusus Pemprov Jabar
"Toh pada akhirnya, tidak ada yang datang juga. Kita coba dorong karena eksekusinya tidak semudah itu karena masalah pendataan, nomor induk dan hal lainnya. Karena tidak semua pelaku pariwisata memiliki nomor khusus yang berkaitan dengan kepariwisataan," ucapnya.
Hingga saat ini, Dede Yusuf memastikan tidak ada yang tahu berapa jumlah pelaku pariwisata di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung maupun Bandung Barat.
"Misalnya di sini (Kabupaten Bandung, red), mari kita tanya ke Dinas Pariwisata. Apakah ada yang tahu? Mungkin enggak ada yang tahu. Makanya kami mendesak, inilah kesempatan untuk memiliki data base berapa jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif," tutupnya. ***
