GORAJUARA - Sejumlah permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023 bermunculan di berbagai daerah. Salah satu persoalan yang timbul adalah proses penerimaan melalui jalur zonasi
Permasalahan PPDB 2023, termasuk penerimaan peserta didik baru melalu jalur zonasi langsung mendapat respon dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Jokowi menyebut masalah PPDB di lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun. Presiden memerintahkan agar diselesaikan baik-baik di lapangan.
Baca Juga: Kebakaran di Lantai 5 Rumah Sakit Hermina Depok, Pasien dan Keluarga Dievakuasi, Begini Kondisinya
Terkait dengan masalah PPDB 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menyampaikan keluhannya pada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim agar sistem ini segera dievaluasi.
"Sudah saya sampaikan ke Pak Menteri untuk melakukan evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama yang melelahkan seperti yang kita lihat sekarang," ujarnya.
Pasalnya, ada 4.791 pendaftar pada PPDB 2023 untuk tingkat SMA, SMK, SLB di Jawa Barat didiskualifikasi atau dicoret, lantaran dokumen tidak sesuai dan persoalan kartu keluarga (KK).
Baca Juga: Sinopsis Imlie ANTV Minggu, 23 Juli 2023: Demi Imlie dan Arto, Keluarga Rana dan Rathore Lakukan Ini
Bahkan, kata Ridwan Kamil jumlah pendaftar PPDB melalui jalur zonasi yang didiskualifikasi diperkirakan akan bertambah, karena proses verifikasi masih terus berlanjut.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, paling banyak peserta yang didiskualifikasi berada di Kantor Cabang Dinas (KCD) 1 Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 1.635 orang, KCD 3 Kabupaten Bekasi 589 orang, KCD 3 Kota Bekasi 307 orang, dan KCD 8 Kabupaten Bandung sebanyak 410 orang.