GORAJUARA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya buka suara mengenai kabar efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Dalam hal ini, Sri memastikan bila kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berimbas kepada tenaga honorer, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Hal ini memperjelas kebijakan pemerintah tentang kriteria efisiensi anggaran.
"Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga,
"Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri dalam rapat bersama dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Jumat (14 Februari 2025).
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal ini.
Baca Juga: Romeo Sedang Kusut di Sinetron Cinta Yasmin RCTI, Warganet Sebut Tidak Lunturkan Ketampanannya...
Dengan pernyataan yang dikeluarkan Sri ini, maka efisiensi kementerian dan lembaga tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan arahan presiden terkait pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
"Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," tegas Sri.
Seperti diketahui, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa.
Dalam hal ini, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk KIP sebesar Rp14.698.000.000 (triliun).
Baca Juga: FIX! Morgan Oey Ingin Cari Pasangan Bukan Sesama Artis saat Menikah Nanti, Ternyata Ini Alasannya
Anggaran tersebut, ditegaskan Menkeu, tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi.
