GORAJUARA - Memasuki tahun kedua, Kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan arah kebijakan bergeser pada penguatan dan perluasan dampak pembangunan.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujar Farhan.
Pada awal masa kepemimpinan, Kota Bandung dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar. Inflasi berada di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.
Tahun kedua Farhan, persoalan sampah dan sanitasi menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis dan berkelanjutan
Menjawab kondisi tersebut, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.
Data sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi.
Kerangka pembangunan disusun berbasis data makro dan mikro, dengan lima indikator utama yakni sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.
“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” katanya.
Program Prakarsa Bandung Utama menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.
Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.
