GORAJUARA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus melakukan peningkatan tata kelola kearsipan di Kota Bandung melalui pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
Pencanangan GNSTA bertujuan untuk membangun komitmen dan menumbuh kembangkan gerakan nasional sadar arsip sesuai dengan amanat Peraturan Kepala ANRI Nomor 7/2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, kesadaran untuk mengelola arsip sangat penting.
Karena saat ini arsip masih dilihat sebelah mata, tak hanya bagi organisasi tetapi juga dalam birokrasi pemerintahan.
Tak hanya itu, lanjutnya, pentingnya arsip juga belum dirasakan oleh masyarakat.
"Padahal arsip merupakan bagian dari data, catatan peristiwa dan sejarah dari perjalanan kinerja suatu instansi sehingga jika hilang juga mengaburkan kerja yang telah dilaksanakan. Kalau kita analogikan arsip itu adalah otak," ujar Ema saat membuka Gebyar kearsipan Tahun 2022 dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Rabu 25 Mei 2022.
Untuk itu, Ema meminta seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk terus berkomitmen pada peningkatan dan perbaikan pada tata kelola kearsipan di Kota Bandung.
"Semua harus punya komitmen bersama untuk daya dukung perbaikan kearsipan kota Bandung. Termasuk juga daya dukung anggaran tentang kearsipan," katanya.
Baca Juga: Hubungan Andin dengan Pria yang Disebut-sebut Gantikan Peran Arya Saloka Makin Meruncing
Ia mengatakan, ini merupakan langkah awal penertiban sarana-prasarana dan pengelolaan anggaran kearsipan. Selain itu, Ema juga mendorong proses digitalisasi arsip di seluruh perangkat daerah.
"Arsip itu harus sudah berubah dari konvensional ke digitalisasi. Kita dorong adanya digitalisasi arsip di kota Bandung," ujarnya.
Ema berharap, melalui Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip diharapkan bisa menyadarkan seluruh perangkat daerah dan masyarakat sehingga manfaat dari gerakan tersebut mampu dirasakan oleh semua pihak.
"Pengelolaan arsip yang tertib melalui penyimpanan dan kemudahan akses informasi merupakan bukti akuntabilitas sekaligus bentuk pertanggungjawaban instansi atau lembaga dalam penyelengaraan negara," ujarnya.
