GORAJUARA - Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan ketua dan tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung, dalam agenda ekspos awal LKPJ, di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung DPRD Kota Bandung, Senin 7 Maret 2022.
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury, S.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pansus, Drs. Riana, serta para anggota Pansus, yakni Iman Lestariyono, S.Si., Sandi Muharam, S.E., Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., Hasan Faozi, S.Pd., serta Nunung Nurasiah, S.Pd.
Kemudian, H. Riantono, S.T., M.Si., Folmer Siswanto Silalahi, S.T., H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Hj. Nenden Sukaesih, S.E., dan Drs. Heri Hermawan, M.P., melalui teleconference.
Baca Juga: Ketua DPRD Pastikan Ketersediaan Stok Bahan Pokok di Gudang Bulog
Ferry Cahyadi mengatakan, LKPJ bukan sekadar angka dan huruf yang diinformasikan secara rutin tahunan kepada DPRD Kota Bandung. Melainkan menyangkut realisasi kinerja yang dilakukan Pemkot Bandung.
“LPKJ ini pun menyangkut upaya mempertahankan prestise Pemkot Bandung. Maka dari itu, kami harapkan LKPJ itu dibuat secara komprehensif, dengan data-data yang akurat dan detail,” ujarnya.
Ferry pun menilai, bahwa LKPJ harus mampu menjadi bahan masukan kepada wali kota Bandung untuk mengevaluasi para kepala OPD. Sebab, evaluasi menjadi hal penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari OPD tersebut.
Baca Juga: Diduga Membuat Kue Cookies yang Mengandung Narkotika, Seorang Pria Asal Bali di Tetapkan Tersangka
“Di dalam LKPJ akan terlihat terkait capaian-capaian kinerja OPD yang sudah maksimal dan belum maksimal dilakukan selama ini. Maka dari itu LKPJ ini menjadi penting sebagai masukan bagi wali kota Bandung untuk mengevaluasi para kepala OPD,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya evaluasi ini dapat mengimbangi tugas wali kota Bandung dalam mengimplementasikan program nyata untuk kepentingan masyarakat.
Ferry menambahkan, bahwa buku besar LKPJ yang menjadi dokumen pelaporan capaian kinerja para OPD Pemkot Bandung, dan telah melalui tahapan perumusan atau penyusunan, bahkan pengkajian dan finalisasi dari tim penyusun LKPJ, harus menjadi acuan baku dalam pelaporan kepada DPRD Kota Bandung.
Baca Juga: Kota Bandung Turun PPKM Level 2, Jangan Terbuai dan Tetap Pakai Masker
Oleh karena itu, ia meminta bahwa buku besar LKPJ tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemkot Bandung, melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.
