GORAJUARA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, beserta Pemerintah Daerah Jawa Barat membuat aplikasi pemesanan minyak goreng untuk memudahkan masyarakat memperoleh minyak goreng.
Banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng dan harganya juga melambung tinggi. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pemesanan melalui aplikasi hanya saat krisis saja. Sebab, menurutnya, negara tidak berjualan dengan rakyatnya secara permanen.
"Sistem ini hanya di saat krisis ya karena negara tidak berjualan dengan rakyatnya secara permanen. Jadi pemesan di aplikasi ini akan berhenti kalau kondisi sudah normal," ujar Gubernur ditemui saat operasi pasar minyak goreng di halaman kampus Institut Pertanian Bogor, Kamis (24/3/2022).
Dikutip dari jabarprov.go.id, menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, rencananya aplikasi ini akan diluncurkan minggu depan. Unit kerja Jabar Digital Service saat ini tengah menyiapkan segala hal tentang aplikasi ini.
"Ini dalam rangka menolong masyarakat walaupun bukan kewenangannya dalam urusan minyak goreng tapi kami terus cari cara memudahkan urusannya. Jadi kita akan launching aplikasi pemesanan minyak goreng, aplikasinya dibikin oleh Jabar Digital Service," tuturnya.
Namun, Kang Emil melanjutkan, pemesanan minyak goreng ini dikoordinasi melalui Rukun Warga (RW) setempat. Tidak bisa dipesan secara individu. Tujuannya adalah untuk meredam lonjakan permintaan dan RW lebih tahu siapa saja warganya yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Aksi Pawang Hujan MotoGP Indonesia 2022 Jadi Sorotan Dunia, Rara: Ini Bukan Strategi Marketing
"Nanti dikontrol oleh RW tidak boleh pribadi-pribadi karena RW yang tahu warga mana yang membutuhkan sehingga yang menengah atas ambil yang premium yang menengah bawah yang kita lindungi," kata Kang Emil.
Untuk pemesanan pada tahap pertama saat aplikasi telah diluncurkan, Pemda akan menyediakan stok sekitar satu juta liter minyak goreng. Setelah dipesan oleh RW, minyak goreng curah akan langsung didistribusikan dan harga yang ditetapkan pun adalah harga normal.
Menurut Kang Emil, cara yang Pemda Jabar lakukan adalah sebagai bentuk negara hadir dan untuk memotong mata rantai yang membuat harga minyak goreng mahal.
Baca Juga: Denny Darko Ungkap Alasan Puput Gugat Cerai Doddy Sudrajat, Hanya Settingan?
Ia juga memastikan bahwa Pemda Jabar akan terus menggelar operasi pasar di berbagai daerah sembari menyediakan aplikasi pemesanan minyak goreng ini.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar Iendra Sofyan, operasi pasar minyak goreng sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam beleid tersebut, Pemda Provinsi dapat melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok.
