GORAJUARA - Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Nurtanio Bandung,Djamu Kertabudi, menyikapi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) para kepala desa asal Kabupaten Bandung di Bali.
Ia mengungkapkan, pelaksanaan bimtek itu sebagai proses penyadaran dan pemahaman publik terhadap fenomena politik dan pemerintahan khususnya di Kabupaten Bandung tampak memiliki intensitas yang kian tumbuh dan berkembang.
"Hal ini ditandai sejauh mana partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat atau pandangannya terhadap kondisi eksisting yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah yang dinilai bernuansa kontroversi," kata Djamu Kertabudi, Sabtu 18 Desember 2021.
Baca Juga: Pengobatan Jerawat dengan Isotretinoin, Bahayakah
Baca Juga: APJI Jabar Gelar Rakerda Untuk Meningkatkan Profesionalisme di Era Digitalisasi Marketing
Disamping itu, lanjut Djamu Kertabudi, pelaksanaan bimtek itu berkaitan dengan keterbukaan informasi publik melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung mendorong publik untuk berkiprah di dalamnya dengan antusiasme yang tinggi.
"Akhir-akhir ini berbagai isu kebijakan muncul di media terutama medsos mengkritisi kebijakan daerah yang dinilai publik bernuansa kontroversi," ujarnya.
Salah satunya yang terakhir ini adalah tentang penyelenggaraan Bimtek para Kades se-Kabupaten Bandung di Bali.
Baca Juga: Dikabarkan Punya Anak, Ivan Gunawan: Malaikat Kecil Kami
Baca Juga: Milia, Mutiara Kecil yang Mengganggu
"Bahkan rundown acaranya tengah menjadi viral. Hampir semua netizen menimpali senada hal ini dengan rasa ketidaksetujuannya, bahkan dikaitkan dengan keterpurukan kondisi ekonomi masyarakat sebagai dampak wabah Covid-19," tutupnya.***
