Kesulitan Kelola Keuangan Daerah, Pemda Kabupaten Fakfak Berguru ke Provinsi Jawa Barat

photo author
- Selasa, 2 November 2021 | 16:04 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menerima kunjungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak, Papua Barat.*** (Gorajuara.com/jabarpemprov.go.id)
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menerima kunjungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak, Papua Barat.*** (Gorajuara.com/jabarpemprov.go.id)

GORAJUARA - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menerima kunjungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Gedung Sate, Kota Bandung.

Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menyebutkan, pihaknya merasa kesulitan terkait perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik dalam pencairan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk itu, ia berharap pihaknya dapat berguru pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, supaya Kabupaten Fakfak dapat lebih mudah mengelola keuangan negara di daerahnya secara lebih baik.

Baca Juga: Jadwal Liga Italia: Nantikan Bigmatch AC Milan vs Inter

“Kami datang dari ufuk timur di Papua Barat untuk bisa mendapatkan informasi, sekaligus menerima apa yang menjadi kebutuhan kami di daerah, terkait dengan pengelolaan keuangan negara,” ucap Yohana seperti dikutip dari jabarpemprov,go.id, Selasa, 2 November 2021.

“Sejauh ini perubahan-perubahan mekanisme membuat ada kendala-kendala yang kami hadapi di daerah, dengan bagaimana penyelesaian dan realisasi keuangan daerah terutama di Kabupaten Fakfak, kami mengalami keterlambatan,” ceritanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Fakfak, Ali Baham Temongmere mengungkapkan, kendala yang harus dihadapi pihaknya, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana, terutama jaringan internet yang masih sangat terbatas.

Baca Juga: Cek Kesiapan 5 Lomba PKK, Ini yang Dilakukan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat

“Bahkan juga di tingkat pemerintah pusat masih ada hal yang belum final, masih ada kendala yang saat kita konsultasikan pun belum ada solusinya,” ujar Ali.

Terlebih, kata Ali, dengan diberlakukannya regulasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kendala pengelolaan keuangan daerah semakin sulit, mengingat belum tersambungnya perencanaan penganggaran dengan penatausahaan.

“Untuk SIPD, ada sistem yang belum connect antara perencanaan penganggaran dan penatausahaan. Ini tentunya akan sampai ke tingkat pertanggungjawaban. Bahkan kemarin itu sampai dua kali kita coba kerjakan, melalui sistem dan manual. Tetap dalam seminggu terakhir ini proses pencairan kita di keuangan ada kendala lagi,” paparnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Bawa Citarum ke KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow Skotlandia

Menanggapi hal tersebut, Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, bahwa pihaknya siap membantu pendidikan dan pengajaran terkait SIPD.

Jabar akan menyiapkan tim teknis pembinaan yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Ferry Sofwan Arif, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Nanin Hayani Adam.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Abu Rahma

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini