GORAJUARA - Tema besar Rapat Kerja (Raker) Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung dan Media Gathering yang berlangsung pada Sabtu-Minggu, 22-23 November 2025, mengusung isu terkait Hukum Pers.
Kegiatan yang berlangsung di dua lokasi, yakni kantor Sekretariat Pokja PWI Kota Bandung, Jl. A. Yani No. 262 Kota Banndung dan Kampoeng Ciherang, Desa Cijambe, Kec. Tanjungsari, Kebupaten Sumedang.
Raker Pokja PWI tahun ini, bertujuan memperkuat pemahaman anggota PWI Kota Bandung mengenai aspek legal dalam menjalankan profesi jurnalistik, dibuka secara resmi Wali Kota Bandung M. Farhan yang diwakili Kepala Diskominfo, Yayan A. Brilyana.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung mengapresiasi, dan mendukung rapat kerja terlebih rencana program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang akan digelar Pokja PWI Kota Bandung pada tahun depan.
Sebagai langkah kongkrit, bahkan Kadiskominfo turut mendorong agar pelaksanaan UKW bisa direalisasikan dengan dukungan anggaran di tahun 2026.
Sebelumnya, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, mengungkapkan, raker akan membahas evaluasi program kerja, rencana aktivitas organisasi, dan strategi penguatan Pokja menjelang tahun 2026.
Program UKW pada tahun-tahun sebelumnya, menurut Ihasan, menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, namun sejak dua tahun belakangan program tersebut tak bisa dilaksanakan.
"UKW merupakan instrumen penting untuk memastikan jurnalis tidak hanya mampu menulis berita, tetapi juga memahami etika, hukum pers, berintegritas serta memiliki tanggung jawab sosial,” ujar Ihsan sapaan akrabnya.
Usai Raker, kegiatan dilanjutkan dengan Media Gathering di kawasan wisata Kampoeng Ciherang, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Para peserta pun mengikuti kegiatan camping satu malam untuk mempererat soliditas dan membangun suasana keakraban antar sesama anggota.
Para peserta menerima pemaparan dari Nono Mulyana selaku KSS Agroforest & Agrowisata KPH Kabupaten Sumedang, Perum Perhutani yang mewakili Kepala Adm KPH Sumedang yang saat itu berhalangan hadir.
KPH Sumedang sendiri sambung Nono, sebuah unit manajemen di bawah Perum Perhutani yang mengelola hutan negara di wilayah administratif Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
