GORAJUARA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalami peningkatan. Berdasarkan survei Badan Litbang Kompas pada 2–5 Juli 2025, kepuasan warga naik dari 44 persen pada awal masa pemerintahan menjadi 66 persen.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan rasa syukur sekaligus mengingatkan bahwa tantangan Pemkot Bandung masih berat.
Peningkatan kepuasan ini, kata Farhan, tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan pegawai, baik di tingkat kota maupun kewilayahan.
Baca Juga: Komisi III DPRD Kota Bandung Beraudiensi dengan Forum Komunikasi Disabilitas Jabar
“Masalah sampah yang dulu menjadi keluhan utama, kini sudah turun ke peringkat ketiga. Ini menunjukkan kita berada di jalur yang benar, meski belum tuntas sepenuhnya,” ujar Farhan dalam apel pagi di Balai Kota Bandung, Senin 11 Agustus 2025.
Farhan memberikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPMKP), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) yang dinilainya sigap dalam mendukung kelancaran kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Bandung beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua masalah utama yang menjadi perhatian: penyediaan lapangan pekerjaan dan kemacetan.
Ia menugaskan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengembangkan program bursa kerja dan padat karya, dan meminta Dinas Koperasi dan UKM mengoptimalkan 151 Koperasi Merah Putih untuk menciptakan peluang usaha.
Terkait kemacetan, Pemkot Bandung bersama Kementerian Perhubungan berkomitmen membangun sistem transportasi umum terpadu yang andal dan modern.
Program ini akan menjadi tulang punggung mobilitas warga dengan menghubungkan jalur barat-timur dan selatan-utara Kota Bandung.
Selain itu, Farhan mengingatkan agar persoalan lain seperti penerangan jalan umum (PJU), kesehatan lingkungan, dan ketersediaan beras juga menjadi fokus.
