GORAJUARA - Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono beserta jajaran Forkopimda Kota Bandung menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 di Harris Convention Center, Selasa 17 September 2024.
Dalam rapat tersebut, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kota Bandung dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Polrestabes Bandung terkait tahapan Pilwalkot Bandung 2024.
"Kami jajaran Forkopimda menyaksikan penandatanganan kesepakatan antara KPU, Polrestabes dan juga Kejari mengenai penyelenggaraan Pilwalkot 2024," ujar Bambang.
Baca Juga: Waduh! Goyang, Amanda Manopo Rekam yang Dilakukan Bersama Dua Cewek Lainnya di Dalam Kamar
Dalam berbagai kesempatan, Bambang mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung untuk mengawal Pilwalkot 2024 berlangsung kondusif. Selain itu, ia mendorong tren positif partisipasi pemilih Kota Bandung harus dipertahankan.
Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Budi Sartono menyebut, pihaknya akan mengawal maksimal tahapan Pilwalkot 2024.
Polrestabes Bandung akan memetakan data, tentunya melihat (Daftar Pemilih Tetap) DPT dan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kata Budi, Polrestabes akan menempatkan pengamanan sesuai dengan keadaan di lapangan.
Baca Juga: Luna Maya Tak Tutup Peluang Menikah, Tetapi Orang Ini Bikin Pacar Maxime Bouttier Kepikiran
"Alhamdulillah, sementara masih kondusif. Berkaca pada Pilpres Februari lalu pun kami masih kondusif," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti menyebut, KPU sebagai alat yang diberi legitimasi hukum oleh negara untuk melaksanakan kedaulatan demokrasi membutuhkan kolaborasi dan sinergisitas dengan semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan Pilwalkot 2024.
Menurutnya, pelaksanaan Pilwalkot merupakan faktor utama yang sangat penting untuk dikelola bersama.
"KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelenggarakan Pilwalkot 2024, sehingga perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga," ujar Wenti.
"Setiap tahapan memiliki potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu hasil dari Pilwalkot. Maka diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggaraan Pilwalkot," katanya menambahkan.
