Implementasi Kurikulum Merdeka Peluang dan Tantangannya

photo author
- Sabtu, 16 Juli 2022 | 17:06 WIB
Peserta Bimtek IKM Tahap 2 dari Provinsi Bali sesaat setelah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut untuk diaplikasikan di daerah dalam satu tahun ke depan. Semangat Maju Bersama hebat semua (Hotel Bigland Bogor, 16/7/2022). (gorajuara.com/dok. I Nyoman Tingkat)
Peserta Bimtek IKM Tahap 2 dari Provinsi Bali sesaat setelah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut untuk diaplikasikan di daerah dalam satu tahun ke depan. Semangat Maju Bersama hebat semua (Hotel Bigland Bogor, 16/7/2022). (gorajuara.com/dok. I Nyoman Tingkat)

 

GORAJUARA - Tahun Pelajaran 2022/2023 akan dimulai pada Senin, 18 Juli 2022, masih dalam suasana Pandemi Covid-19. Pembelajaran sudah dipastikan berlangsung secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Harapannya, keceriaan kembali bersemi di sekolah. Pendidik, tenaga kependikan, dan siswa bisa saling sapa secara nyata. Pendidik dapat menilai karakter siswa dengan amatan dalam setiap pertemuan di kelas. Untuk mendapatkan informasi sebenar-benarnya tentang peserta didik, diperlukan kerjasama antarpendidik sehingga penilaian karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila terpantau secara holistik, di samping melalui Projek Penguatan Pelajar Pancasila yang dirancang dalam Kurikulum Merdeka.

Mulai tahun pelajaran ini juga Kurikulum Merdeka mulai dilaksanakan tidak hanya bagi Sekolah Penggerak tetapi juga bagi sekolah non penggerak yang dilaksanakan secara mandiri. Sekolah Penggerak dipilih dari hasil seleksi yang diikuti oleh Kepala Sekolah berdasarkan inisiatif sendiri dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi (bagi SMA, SMK, dan SLB). Mereka dinyatakan lulus bila dapat memenuhi kriteria dengan dua tahap seleksi : seleksi administrasi dan tes mengajar (10 menit) plus wawancara selama 90 menit). Tes itu dilaksanakan secara daring dengan dua penguji dari direktorat GTK. Ujian seleksi berlangsung seru, mendebarkan, membelajarkan, dan menginspirasi. Cocok dengan semangat belajar sepanjang hayat.

Sebagai reward, Kepala Sekolah yang lulus menjadi Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) mendapatkan BOS Kinerja yang besarnya Rp 155.000.000,00/sekolah (2022) untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Selain itu, pelaksana PSP juga memiliki Komite Pembelajaran yang mendapat pendampingan sebulan (82 Jam Pelajaran) dari fasilitator daerah. Pendampingan berlangsung secara sinkronus (dipandu langsung fasilitator daerah secara daring) dan secara asinkronus (pembelajaran mandiri secara kolaboratif di internal Komite Pembelajaran). Komite Pembelajaran di PSP terdiri atas 4 guru mata pelajaran berbeda ditambah Kepala Sekolah dan seorang guru BK. Syarat mereka yang menjadi Komite Pembelajaran minimal masa kerja sebagai guru selama 5 tahun.

Baca Juga: Catat...Ini 11 Prinsip Cara Implementasikan Pendidikan Karakter

Baca Juga: Samudra, Game Misteri yang Sarat Pesan Pelestarian Ekosistem Laut

Sementara itu,sekolah di luar PSP dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Ada tiga klasifikasi sekolah non penggerak dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yaitu Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Sekolah mandiri belajar tetap melaksanakan Kurikulum 2013 dengan memodifikasi unsur-unsur Kurikulum Merdeka. Selanjutnya sekolah dengan pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi wajib melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan pendanaan secara mandiri tanpa pendampingan apalagi ada bimbingan teknis.

Untuk menguatkan kepercayaan dan kemandirian sekolah non penggerak dalam melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dapat berkolaborasi dengan sekolah penggerak untuk saling menguatkan dan saling menyemangati. Hal ini penting karena IKM baru dimulai secara serentak dengan muatan projek Profil Pelajar Pancasila. Dalam projek ini ada 7 tema yang wajib diselesaikan selama tiga tahun di SMA, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi,rekayasa teknologi untuk membangun NKRI, dan Kewirausahaan.

Tema-tema itu perlu dipilih sesuai dengan fase belajar dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal setempat serta dapat memberdayakan seluruh elemen sekolah (stake holder ) secara holistik. Di sinilah pentingnya, kita sadar dan sabar belajar beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat. Perlu kearifbijaksanaan mengelola situasi ini menyesuaikan dengan kodrat alam,kodrat zaman, dan kodrat anak. Di sini, ajaran pendidikan Ki Hadjar Dewantara dapat dipedomani terkait dengan Tri Nga : ngerti (moral knowing), ngrasa (moral feeling), nglakoni (moral action) sebagaimana diuraikan Totok Suprayitno, dalam Bimtek IKM di Bogor 13 Juni 2022.

Baca Juga: Cyntia Wu: Karir di ICCCM Penuh Tantangan Pada Akhirnya Menyenangkan

Baca Juga: 'Mumun' Akhirnya Datang Juga. Catat Jadwal Tayangnya Hiiiiiiii ...!

Semua itu adalah peluang bagi sekolah untuk bergerak bersama menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan tetap berkolaborasi baik secara internal maupun secara eksternal. Jika komunitas sekolah tidak bergerak cepat menjemput tantangan ini maka sekolah akan kehilangan momentum untuk bergerak dan akan tertinggal. Pada akhirnya akan tergilas.***

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Buddy Wirawan

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Membaca SE Mendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:24 WIB