Hukum Utang Piutang di Indonesia

photo author
- Rabu, 8 Desember 2021 | 21:51 WIB
Mengapa kasus utang piutang bisa menjadi hukum pidana?*** (Gorajuara.com/pikiran-rakyat.com)
Mengapa kasus utang piutang bisa menjadi hukum pidana?*** (Gorajuara.com/pikiran-rakyat.com)

Baca Juga: Jadwal Acara TV, Kamis 9 Desember 2021, Trans TV, Trans 7 dan MNCTV: lapor Pak, Bikin Lapar dan Upin & Ipin

Baca Juga: Fakta di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Pailit adalah keadaan dimana debitur udah gak sanggup lagi membayar utang-utang dari 'para' kreditur. Kata 'para' mengacu pada syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu:

1. Ada dua atau lebih kreditur.

2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Baca Juga: Jadwal Acara TV, Kamis 9 Desember 2021, RCTI, SCTV dan GTV: Ikatan Cinta dan AFF Suzuki Cup: IDN VS CAM

Baca Juga: ONIC Esports Gagal Raih Posisi Lower Bracket pada M3 World Championship

Untuk menyatakan suatu kepailitan, debitur harus mengajukan permohonan dulu kepada Pengadilan Niaga. Ketika udah ada putusan pengadilan, maka debitur kehilangan hak atas penguasaan dan pengurusan harta kekayaan miliknya (Pasal 24 ayat [1] UU Kepailitan).

Kalau begitu siapa yang akan mengurus harta kekayaan dan pemberesan atas segala utangnya? Tenang ajaa, nanti pengadilan akan menunjuk seorang Kurator (Pasal 26 ayat [1] UU Kepailitan).***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Abu Rahma

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini