GORAJUARA - Setelah BBM naik pada awal September lalu, disusul dengan isu rencana kenaikan daya listrik, ternyata ada kebijakan lain yang diduga akan menyusahkan masyarakat miskin di Indonesia, yaitu kompor listrik.
Kebijakan terbaru yang direncanakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia selain BBM naik adalah program konversi kompor gas LPG 3kg menjadi kompor listrik.
Pemerintah akan membagikan gratis kepada masyarakat, sebanyak 300 ribu paket kompor listrik yang berisi satu kompor listrik berdaya 800 watt, satu alat masak, dan satu Miniatur Circuit Breaker (MCB).
Baca Juga: One Piece Fakta Tentang Shanks, Eiichiro Oda Ungkap 5 Fakta Sebenarnya
Menurut Sekjen Kementrian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, masyarakat yang akan menerima bantuan paket kompor listrik senilai 1,8 juta rupiah adalah keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bantuan paket kompor listrik senilai 1,8 juta rupiah tersebut dipastikan akan disalurkan tahun ini oleh pemerintah, sebagai program konversi kompor gas LPG 3kg ke kompor listrik.
Rida Mulyana juga mengatakan, untuk mendorong keinginan masyarakat menggunakan kompor listrik, pemerintah akan menjamin keselamatan dan kemudahan penggunanya.
Baca Juga: Kronologi Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Diduga Berasal dari Paket
"Selain itu, pemerintah nantinya akan melakukan uji coba dan evaluasi secara berkala tentang penggunaan kompor listrik," tambah Rida Mulyana
Hal lain yang menjadi beban bagi masyatakat miskin adalah daya listrik harus dinaikan menjadi 1200 watt. Sedangkan masyarkat miskin kebanyakan menggunakan daya listrik sebesar 450 watt.
Artinya dengan adanya program konversi kompor gas LPG menjadi kompor listrik menimbulkan masalah baru, yaitu naiknya biaya tagihan listrik bagi masyarakat miskin.
Belum lagi alat masak yang digunakan adalah alat masak khusus, bukan wajan atau teflon yang biasa digunakan oleh masyarakat miskin di Indonesia.
Baca Juga: Lampu Dilapangan Basket Denny Sumargo Tiba-tiba Mati, Arya Saloka Sempat Khawatir Karena Hal Ini
Tentu banyak masyarakat Indonesia banyak memprotes kebijakan baru yang menimbulkan masalah baru.
