GORAJUARA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, turut memberikan tanggapan terkait protes masyarakat usai pihaknya memblokir sejumlah platform yang belum mendaftar PSE Lingkup Privat seperti PayPal maupun Steam.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) belakangan ini menjadi sorotan lantaran memblokir beberapa platform yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Platform yang diblokir itu di antaranya PayPal dan Steam.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu PayPal dan Cara Menghubungkannya ke Rekening Bank Lokal
Tindakan ini mendapat kritik keras dari masyarakat. Terutama bagi mereka yang bekerja di industri kreatif dan mengandalkan layanan pembayaran dari PayPal. Pasalnya, masyarakat yang bekerja di industri kreatif banyak yang mengandalkan PayPal untuk menerima pembayaran dari luar negeri.
Melihat derasnya protes yang mengalir, Kemkominfo pun memutuskan membuka sementara akses PayPal agar masyarakat bisa menarik dananya sebelum platform tersebut diblokir kembali bila tak kunjung melakukan pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.
Reaksi negatif dari masyarakat atas kebijakan tersebut kini mendapat tanggapan dari Johnny G Plate. Politikus Partai NasDem ini membenarkan telah membuka blokir beberapa PSE, termasuk PayPal, dengan catatan tertentu.
"Sehingga hingga saat ini normalisasi kegiatan PSE PayPal dan beberapa PSE game telah dibuka. Dengan catatan, bahwa harus segera memenuhi syarat-syarat pendaftaran PSE agar terdaftar," ujar Johnny G Plate seperti dikutip Gorajuara dari akun YouTube Kompas TV, Senin, 1 Agustus 2022.
Menurut Johnny, pendaftaran ini bukanlah pendaftaran yang sulit. Pendaftaran ini, kata Johnny, memungkinkan pemerintah melakukan perlindungan terhadap hak-hak warga negara apabila terjadi masalah di PSE-PSE tersebut.
Baca Juga: Cara Transfer Riwayat Chat WhatsApp dari Perangkat iOS ke Perangkat Android Samsung
"Misalnya, kewajiban untuk melaksanakan perlindungan atas data pribadi masyarakat. Kepastian dan kewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan dalam hal ini negara Republik Indonesia," tuturnya.
"Kewajiban untuk melakukan uji layak sistem yang mereka gunakan untuk menghindari potensi-potensi masalah secara teknis dan secara administrasi serta secara hukum di kemudian hari dalam rangka untuk menjaga kepentingan masyarakat Indonesia," ucapnya lagi.
