Wakil wali kota berharap, hal tersebut harus dibangun oleh sikap untuk mau bedialog serta lebih terlibat dalam dinamika keragaman. Terlebih berbagai konflik yang terjadi biasanya berawal dari ketidakpedulian terhadap perbedaan yang dimiliki oleh pihak lainnya.
"Pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk Ormas yang tetap diharapkan menjadi mitra pemerintah yang kritis objektif dan berorientasi kepada perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol), Bambang Sukardi menyampaikan, kegiatan tersebut dalam efektivitas penanganan konflik sosial, harus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat, tepat semua permasalahan di dalam maayarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan," katanya.
Baca Juga: Fenomena Gerhana Bulan Merupakan Tanda Kebesaran Allah bagi yang Beriman
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik 12 Duta Besar di Istana Negara
Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan menjalin komunikasi di antara dinas Instansi terkait, serta komponen masyarakat lainnya, sehingga kerjasama ini perlu dijalin dengan baik.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan menyatakan mendukung kegiatan tersebut, karena forum-forum seperti ini perlu dilakukan.
"Karena sering sekali permasalahan muncul, konflik sosial di tengah masyarakat karena kurangnya komunikasi," katanya.
Menurutnya DPRD Kota Bandung juga banyak mendapatkan aspirasi yang ternyata substansinya adalah karena kurangnya komunikasi. Sehingga Pemkot Bandung pun harus terbuka memberikan informasi terkait pembangunan dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat.
"Jadi kami mendorong para Kepala Dinas, mau pun kepada camat, lurah di kewilayahan untik membangun terus komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat," pesannya.***
