BANDUNG, GORAJUARA – Cuap-cuap Krisdayanti soal gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga saat ini masih menjadi topik hangat di masyarakat.
Mantan istri Anang Hermansyah itu dalam tayangan akun YouTube Akbar Faizal Uncensored belum lama ini, mengaku menerima gaji pokok dan uang tunjangan hingga puluhan juta rupiah perbulannya.
Menyoroti tentang besarnya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua DPP Asosial Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Dr. Asep Tapip Yani, M.Pd., menyebutkan, kondisi jomplangnya penggajian seperti itu sudah lama terjadi di negeri ini.
Baca Juga: Pentas Seni Secara Virtual akan Mewarnai Peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-211
Apalagi jika dibandingkan dengan gaji guru yang serba pas-pasan, itu akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok sekali. Itu akibat dari kebijakan dan politik anggaran.
Menurut Asep, kalau sekarang dipandang bahwa gaji DPR sangat jauh melangit dibanding dengan gaji guru yang serba pas-pasan, ya diperbaiki dulu kebijakan dan politik anggarannya.
“Dan itu berdasarkan politik anggaran dan sistem pengganggaran belanja negara yang sudah berlaku sejak negeri ini berdiri,” kata Asep kepada Gorajuara.com, Kamis 16 September 2021.
Baca Juga: Ini Kabar Gembira Bagi Bobotoh, Harap Disimak dan Jangan Dilewatkan Begitu Saja
Jadi kalau mau memperbaiki keadaan itu, tandasnya, bukan berangkat dari sentimen terhadap golongan pegawai tertentu, dalam hal ini DPR yang dipandang sangat tinggi dibanding dengan yang lain.
“Tetapi harus diperbaiki secara holistik politik anggaran, dan sistem penganggaran belanja negaranya,” katanya.
Menurut Asep, harus dibuatkan dulu peta profesi, hirarki jabatan dan beban kerja sesuai rentang tugas pokok dan fungsi jabatannya.
Baca Juga: Ditagih Utang, Medina Zien Malah Mengancam, Buntutnya Harus Berurusan dengan Pihak Kepolisan
“Dirancang tentang perbedaan penghasilannya berdasarkan keadilan, proporsionalitas dan ditetapkan secara akuntabel,” ujarnya.
Jangan diadu-adu dan dibikin iri hati bidang lain terhadap DPR misalnya. “Dan jangan pula minta-minta kepada DPR untuk menurunkan gajinya sendiri, karena bukan salah mereka bergaji tinggi,” ucapnya.
Bukan pula salah guru dianggap bergaji jauh lebih rendah dari DPR, lanjutnya, beban kerja masing-masing jabatan berbeda-beda tingkat kerumitan dan tantangannya. “Jadi logis kalau berbeda bayaran,” katanya.
Baca Juga: Pengawas Pertandingan Wanita Ini Mengira akan Mati Usai Dihajar Bola Tendangan Keras Ronaldo
