SOREANG, GORAJUARA.com - Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB H. Uya Mulyana menyatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir, ekonomi masyarakat harus tetap berjalan.
Saat ini, masyarakat juga semakin optimis karena melihat pasar tradisional atau pasar swalayan yang menjadi pusat ekonomi masyarakat kembali normal sesuai dengan yang diharapkan.
"Pasar yang saat ini betul-betul sudah dibuka, ini sesuai dengan harapan masyarakat. Namun mereka dalam menjalankan usahanya harus betul-betul sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19," kata Uya Mulyana kepada wartawan di sela-sela menghadiri kegiatan pendidikan politik untuk para kader partai politik di Hotel Sutan Raja Soreang, Senin (30/8/2021).
Namun disinggung apakah ada suport anggaran dari APBD Perubahan Kabupaten Bandung untuk membantu memulihkan eknomi masyarakat disaat pandemi, Uya Mulyana menyatakan
"Mudah-mudahan pada APBD 2022 ada anggaran untuk membantu para pelaku usaha atau kelompok wirausaha. Dengan harapan kelompok usaha dari mulai tingkat RW, desa dan kecamatan bisa kembali berkembang di daerah masing-masing," katanya.
Sedangkan untuk pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah wirausaha atau pedagang di pasar, katanya, berhubungan dengan bank-bank tertentu. "Untuk pengembangan usaha, seharusnya ditambah modal. Tetapi anggaran dari Pemkab Bandung untuk wirausaha pada tahun ini tidak ada, sehingga mereka harus bekerjasama dengan bank-bank," katanya.
Ia juga berharap ke bank yang ada di Kabupaten Bandung turut serta memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. "Bank itu wajib untuk membantu memulihkan ekonomi," ujarnya.
Uya Mulyana juga turut menyikapi kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja selain para pekerjanya dirumahkan.
Ia juga berharap kepada para pelaku UMKM, khususnya yang masih berjalan untuk mendapatkan suport dari pemerintah dalam upaya pengembangan usaha.
"Jangan sampai UMKM yang baru dan baru mengawali usaha menjadi prioritas. Tapi lebih baik yang sudah ada dulu dan masih berjalan, untuk mendapatkan bantuan dalam upaya pengembangan usaha. Terutama dalam bantuan modal usaha," katanya.
Ditambahkannya, bantuan dari pemerintah itu disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha.
