news

Ayo Bebaskan 480.000 Jiwa Warga di Jawa Barat di Lima Kabupaten dari Kemiskinan Ekstrem

Kamis, 30 September 2021 | 17:38 WIB
Wapres Maruf Amin (Biro Sekretariat Wapres)***

BANDUNG, GORAJUARA - Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sepakat memberantas kemiskinan ekstrem dengan cepat di lima kabupaten, yang menjadi prioritas penanggulangan nasional.

Kelima daerah itu yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Kuningan, Indramayu, dan Kabupaten Karawang. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membahas khusus strategi penanggulangan kemiskinan dengan para bupati kelima daerah tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, dipimpin langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual, Rabu, 29 September 2021. 

Baca Juga: Pemkot Bandung Bertekad Kembalikan Pertumbuhan Ekonomi Seperti Tahun 2019, Bagaimana Caranya

Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jabar.

Dengan begitu, kebijakan pusat dan daerah bisa selaras sehingga upaya penanggulangan bisa lebih cepat. 

“Keinginan kita di daerah bisa sejalan dengan Pemerintah Pusat dalam kebijakannya,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tahun 2021 di Jawa Barat, Rabu, 29 September 2021. 

Baca Juga: Tak Peroleh Izin Orang Tua Menjadi Salah Satu Penyebab Banyak Pelajar di Kota Cimahi Belum Divaksin Covid-19

Wagub mengapresiasi program lima kabupaten dalam pengentasan kemiskinan ini. “Beliau-beliau ini memiliki program-program yang hebat dalam menangani kemiskinan,” sebut Uu. 

Mendagri Tito Karnivan mengajak pemerintah daerah baik di provinsi dan kab./kota berkolaborasi mengeluarkan sekitar 480.000 jiwa di Jabar keluar dari kemiskinan ekstrem.

“Artinya lebih kurang 25 persen dari angka 25 juta nasional,” sebutnya seperti dikutip dari jabarprov.go.id, Kamis, 30 September 2021. 

Kolaborasi yang dimaksud adalah berbagai program kemiskinan dari pusat sampai kab./kota disinergikan agar geraknya searah dan tidak tumpang tindih.

Baca Juga: GIS Pertama di NTB Rampung, PLN Siap Dukung Gelaran MotoGP 2022

“Prinsipnya sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Di pemda ada OPD, ada kepala dinasnya kemudian dikolaborasikan dengan mengajak pihak swasta,”tutur Tito. 

Halaman:

Tags

Terkini