CIMAHI, GORAJUARA – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Bandung, merupakan langkah awal bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi.
Hal itu, menurut Ngatiyana, dapat dilakukan dengan menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan.
BKIPM Bandung mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan berlangsung di Kantor BKIPM Bandung Jalan Ciawitali, Kota Cimahi, dengan disaksikan langsung oleh Ngatiyana.
Sebab itu, Ngatiyana menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memberikan apresiasi kepada BKIPM Bandung.
“Pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM lingkup BKIPM Bandung di tengah situasi pandemi Covid-19, guna memulihkan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Baca Juga: Ini 5 Kasus Menonjol Selama Pandemi Covid-19 yang Berhasil Diungkap Polda Jabar, Simak Apa Saja
Hal ini, menurut Ngatiyana, dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional.
Untuk itu, tambah Ngatiyana, ada target yang harus dicapai masing-masing peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, pencanangan tersebut adalah salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi, yang diamanatkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga: Meski Lima Anak Asuhnya Terancam Absen di BRI Liga 1, Pelatih Persib Merasa Senang, Loh Kok Bisa
Melalui pencanangan ini, lanjut Ngatiyana, dapat memberikan manfaat yang besar bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, beribawa serta bebas dari praktik KKN.***