C. Harus dibuat mitigasi risiko berbasis penelitian ilmiah mengenai kebocoran-kebocoran pada objek-objek pendapatan pajak dan retribusi, dikarenakan seberapa
bagusnya peraturan yang dibuat akan menjadi sia-sia jika penerapan di lapangan tidak dapat optimal. Nilai berapapun yang dibuat menjadi target pendapatan, akan
sulit dicapai jika kebocoran masih terjadi di segala sisi.
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Kelima, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pertanggungjawaban ini secara garis besar terdiri dari:
– Pertanggungjawaban Kebijakan.
– Pertanggungjawaban Keuangan.
Untuk menilainya perlu melihat beberapa aspek, antara
lain:
A. Konsistensi terhadap RPJMD.
B. Transparansi.
C. Efisiensi.
D. Manfaat dan kemaslahatan yang dirasakan oleh warga
kita.
E. Moralitas.***