Menurutnya, pada tahun ini organisasi yang dimonitoring tidak hanya mencakup Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota, BUMD, dan OPD, tetapi juga Biro.
“Ini bagian dari proses mendorong keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Pada Monev terakhir, sudah ada 14 Kabupaten/Kota yang mendapat predikat Informatif. Kami berharap jumlah ini akan terus bertambah,” kata Ijang.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, juga menyampaikan pesannya agar keterbukaan informasi publik dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat.
Baca Juga: Pemkot dan Kemenkes Implementasikan Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia di 4 Kelurahan di Bandung
Ia menginformasikan bahwa indeks Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat saat ini berada dalam posisi sangat baik dengan indeks 84,43.
Herman menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk terus mengakselerasi kemajuan di Jawa Barat, dimulai dari level Desa.
"Insyaallah, Jawa Barat akan jadi yang terdepan berkontribusi untuk Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, saat ini Pemkot Bandung telah memperoleh predikat Informatif terkait penerapan Keterbukaan Informasi Publik bersama 13 Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Barat.
Baca Juga: Ini Dia 3 Kehebatan Buggy One Piece yang Tak Bisa Dianggap Remeh, Salah Satunya Jadi Yonko Lho!
Predikat ini menunjukkan komitmen dan kerja keras Pemkot Bandung dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Daftar Manfaat Keterbukaan Informasi Publik
1. Sosialisasi Program Pemerintah
Keterbukaan informasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang program-program pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat dan mendukung program tersebut.
2. Minimalkan Tindak Pidana Korupsi
Dengan informasi yang terbuka, risiko terjadinya korupsi dapat diminimalisir karena semua tindakan pemerintah dapat diawasi oleh publik.
Baca Juga: AWAS! Pegi Setiawan Ternyata Belum Sepenuhnya Bebas dari Kasus Vina Cirebon, Simak Penjelasan Hotman Paris Berikut Ini
3. Efisiensi Proses Monitoring