GORAJUARA - Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat yang digelar di Kantor DPRD Kota Bandung tersebut, Bambang menjelaskan berbagai langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mencapai target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah pertama yang dijelaskan oleh Bambang adalah upaya memastikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemkot Bandung mengupayakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta pengadaan lahan untuk RTH.
Baca Juga: Tandatangani PKS Penyertaan Modal, Selangkah Lagi Bank Jambi menjadi anggota KUB bank bjb
Selain itu, penyediaan lahan pemakaman, penataan sempadan sungai, jalur hijau, dan konsep taman vertikal juga menjadi prioritas.
Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan ruang hijau yang cukup bagi masyarakat Bandung.
Terkait dengan pengelolaan sampah, Pemkot Bandung telah menerapkan strategi pengurangan sampah dari sumbernya.
Baca Juga: Buruan Nabung di bank bjb, Bisa Dapat Tiket Konser Saloka Fest
Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah mengembangkan komposting skala rumah tangga dan rumah magot di 151 kelurahan.
Selain itu, Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga di-upgrade menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Pemkot Bandung menguatkan kelembagaan dan memberdayakan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam Improvement of Solid Waste Management Project (ISWMP).
Baca Juga: Ngintip Pandangan Fraksi Soal APBD Kota Bandung 2023, Inovasi, Ekonomi, dan Covid-19
Untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung, Pemkot Bandung mengembangkan sarana dan prasarana transportasi umum berbasis jalan yang terintegrasi.
Upaya ini termasuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal melalui kebijakan pembiayaan non-APBD dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pemkot Bandung juga melibatkan operator angkutan umum eksisting untuk memastikan kelancaran integrasi sistem transportasi. Sinkronisasi dan sinergisitas pengembangan angkutan umum massal dengan pemerintah provinsi, pusat, dan wilayah sekitar Bandung juga dilakukan.