Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil.
Namun, setelah validasi data terbaru, total pegawai non-ASN mencapai 2,3 juta.
Azwar juga menyebutkan permintaan untuk mengevaluasi kelulusan (passing grade) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Arahan ini muncul setelah sejumlah besar peserta tidak lolos ujian P3K.
"Kami melaporkan kepada Presiden karena banyak orang yang mengeluhkan tingginya passing grade ujian P3K, dan tingkat kelulusan dosen P3K hanya 31%," tambahnya.
Saat ini, Azwar sedang menyelidiki penyebab banyak peserta yang tidak lulus ujian P3K.
Dia ingin mengetahui apakah masalahnya ada pada passing grade yang tinggi atau pada kompetensi teknis peserta.
Lebih lanjut, Azwar menyatakan bahwa banyak pegawai non-ASN telah berbakti selama 10-15 tahun.
Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar masalah passing grade ini dievaluasi ulang.
"Banyak yang meminta bantuan kami, dan kami sedang merumuskan skenario untuk melaporkan kepada Presiden," ucapnya.
"Presiden telah memerintahkan kami untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan, seperti peringkat ulang dan opsi lainnya," katanya.
Rekrutmen juga ada dalam rencana. Azwar Anas mengumumkan bahwa pemerintah akan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2023, dengan kuota total sebanyak 1.030.751 posisi.
"Terakhir, kami juga telah menyampaikan rencana rekrutmen ASN pada tahun 2023. Kami sudah mengirim surat kepada beberapa instansi, tetapi mereka belum mengajukan formasi CPNS untuk tahun 2023. Jumlah total yang akan kami rekrut adalah 1.030.000 pada tahun 2023," ujar Azwar.
Dari total tersebut, 80% akan dialokasikan untuk pegawai non-ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sementara 20% sisanya akan ditujukan untuk lulusan baru.
"Kami akan memberikan prioritas kepada lulusan baru dengan bakat digital. Kualifikasi mereka akan sangat tinggi untuk posisi yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia," jelasnya.